Tag Archives: Penerimaan CPNS

Penerimaan CPNS Tahun 2009 Departemen Kelautan dan Perikanan

DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
PENGUMUMAN
Nomor B.614/SJ.2/KP.310/IX/2009
TENTANG
PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN 2009

Departemen Kelautan dan Perikanan dalam Tahun 2009 berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 254 Tahun 2009

mendapat Tambahan Formasi Calon Pegawai Negeri Sipil ( CPNS ) untuk pelamar umum sejumlah 629 orang, yang akan ditempatkan/ditugaskan untuk mengisi kekosongan jabatan pada Kantor Pusat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan ketentuan sebagai berikut :

A. PERSYARATAN

1. Warga Negara Indonesia;
2. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan;
3. Tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, pegawai perusahaan atau pegawai swasta;
4. Tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS atau Calon/Anggota TNI/Polri serta tidak sedang menjalani ikatan kerja dengan perusahaan atau suatu anggota profesi lainnya;
5. Tidak sedang menjalankan pendidikan formal;
6. Berkelakuan baik;
7. Sehat jasmani dan rohani;
8. Tidak menjadi anggota dan atau pengurus partai politik;
9. Usia pada tanggal 1 Desember 2009, serendah-rendahnya 18 tahun dan setinggi-tingginya 35 tahun;
10. Pendidikan:
* Pasca sarjana (S2), dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,00;
* Sarjana (S1)/Diploma IV, dan Diploma III, dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,50;
* Status akreditasi program studi pada point a dan b minimal B (apabila di dalam ijazah tidak tertera atau mencantumkan status akreditasi maka dibuktikan dengan Surat Keterangan Akreditasi dari Perguruan Tinggi);
* Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Negeri;
* Khusus yang melamar Jabatan Peneliti, Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal = 3,00.

* Lampiran PENGUMUMAN
* Lampiran FORMASI
* Lampiran Contoh Surat Lamaran
* Lampiran Daftar Riwayat Hidup
* Lampiran Tata Cara Pengisian

REGISTER ONLINE (Click Here)


Penerimaan CPNS Serentak Oktober 2009

Oktober, Penerimaan CPNS Serentak – Peluang Suap Menyuap Makin Besar
Saturday, 26 September 2009

Pemprovsu dan Kabupaten/Kota secara serentak menerima CPNS TA 2009 Oktober mendatang. Sama seperti sebelumnya, peluang suap menyuap terhadap penerimaan CPNS kali ini diprediksi makin besar.

Terlebih Pemprovsu mempersilakan Kabupaten/Kota menjalin kerjasama ke universitas lain di luar USU, seperti UI dan UGM. Alasannya hal itu merupakan hak Kabupaten/Kota sebagai daerah otonom untuk menentukan kemana akan menjalin kerjasama, sedangkan Pemprovsu hanya berhak sebagai pengawas.

Arsyad Lubis MM, Kepala BKD Pemprovsu Jumat (25/9) mengatakan pihaknya mempersilahkan Kabupaten/Kota kemanapun menjalin kerjasama asalkan berstatus Universitas Negeri. Sekalipun bila bekerjasama ke universitas di luar Sumut, seperti ke Jawa akan semakin memperlebar peluang “permainan”.

“Itu ketentuannya. Kabupaten/Kota dibenarkan menjalin kerjasama dengan pihak ketiga asalkan berstatus Universitas Negeri, karena mereka Kabupaten/Kota sebagai daerah otonom,” ucapnya.

Terkait kemungkinan peluang sogok-menyogok, Pemprovsu hanya bisa mengawasi dan melaporkan ke pemerintah pusat bila ada ditemukan permainan. “Kalau ditemukan, kita sebagai wakil pemerintah pusat akan melaporkan ke Menpan, sehingga diproses secara hukum,” katanya.

Namun dia mengatakan selagi tim pembuat soal, pemeriksa soal dan penentu ranking bekerja sesuai prosedur, kemungkinan terjadinya kongkalikong itu tipis. “Kalau tim ini bekerja sesuai prosedur kemungkinan peluang sogok-menyogok makin kecil,” tandasnya.

Kini, urai dia, Pemprovsu akan mengundang Kabupaten/Kota 7 Oktober untuk menentukan kapan dimulai pendaftaran, ujian dan pengumuman hasil sehingga penerimaan bisa digelar serentak. “Kita akan mengundang Kabupaten/Kota 7 Oktober untuk membicarakan hal ini. Kapan dimulai pendaftaran, ujian dan penentuan hasil,” katanya.

Sementara itu, anggota DPRD Sumut dari fraksi PDIP Syamsul Hilal mengatakan, Pemprovsu harus belajar dari kejadian tahun-tahun sebelumnya. Harus berusaha merangkul Kabupaten/Kota untuk sejalan dengan Pemprovsu kerjasama dengan USU dalam penerimaan CPNS. “Sedangkan dikontrol Pemprovsu saja masih ada Kabupaten/Kota yang bermain, konon lagi dibiarkan,” katanya.

Dikatakan, apapun ceritanya Pemprovsu harus berusaha agar mengajak Kabupaten/Kota kerjasama dengan USU, sebab bila ada Kabupaten/Kota menjalin kerjasama dengan universitas luar, seperti UI dan UGM disinyalir mempunyai tujuan dan maksud-maksud tertentu sehingga rawan praktik sogok-menyogok.

“Kenapa harus ada yang ke kerjasama ke UI, misalnya? Kan ini tanda tanya besar? Dan tidak tertutup kemunginan hal seperti ini merupakan upaya penyimpangan. Pemprovsu harus berusaha agar Kabupaten/Kota jangan lari ke universitas di luar Sumut, karena dikhawatirkan rawan permainan,” jelasnya.

Sekadar diketahui, penerimaan CPNS di lingkungan Pemprovsu tahun 2009 ini sebanyak 589 orang. Terdiri dari 331 tenaga honorer, 208 tenaga teknis dan 50 tenaga kesehatan, seperti dokter, Akademi Kebidanan (Akbid) dan Akademi Keperawatan (Akper).

Sedangkan untuk Kabupaten/Kota, sebut Arsyad, sesuai kebutuhannya. Bila Kabupaten/Kota belum membutuhkan PNS mereka tidak dipaksakan untuk menerima CPNS.