Antikorupsi dan Kecemasan Itu


Rabu, 9 Desember, mungkin bakal jadi momen tak biasa dalam kalender 2009. Hari Antikorupsi Sedunia ini akan diperingati secara besar-besaran oleh aktivis antikorupsi se-Indonesia. Di Jakarta, aksi damai itu akan dipusatkan di Silang Monas dan Bundaran Hotel Indonesia, lokasi yang jadi “favorit” para aktivis.

Penggalangnya sejumlah LSM yang tergabung dalam “Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi” atau Kompak. Biar aman mereka pun memberi tahu polisi untuk menggelar aksi “kolosal” ini. Koalisi ini juga mengundang berbagai pihak. Di antaranya tokoh nasional, tokoh agama,anggota DPR dan pihak lainnya untuk mengampanyekan Indonesia bebas dari korupsi. Bahkan Presiden Yudhoyono pun tak ketinggalan diundang. Sebab aksi antikorupsi ini berkaitan langsung dengan program 100 hari pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II.

Namun rencana ini direspon berbeda oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dalam dua kali kesempatan, presiden mengeluarkan pernyataan bernuansa khawatir. Pada sidang kabinet di Istana Negara, Jumat lalu (4/12), presiden menyebut adanya gerakan bermotif politik yang kemungkinan ditumpangi sejumlah tokoh, yang akan membonceng pada peringatan hari antikorupsi.

Kontan pernyataan ini menuai kecaman dari banyak. Sebagian menuduh Presiden telah paranoid dengan tren aksi demo yang merebak dalam dua bulan terakhir. Padahal agenda aksi hari antikorupsi justru mendukung program pemberantasan korupsi yang diagendakan pemerintahannya.

Belum reda kecaman itu, Presiden Yudhoyono kembali mengeluarkan pernyataan di Rapimnas Partai Demokrat, Minggu (6/12). Nadanya kian menegaskan kekhawatiran. Di hadapan para kader partai pemenang pemilu 2009 ini, ia menyinggung dirinya difitnah terkait skandal Bank Century. Menurutnya fitnah itu telah jadi bagian dari aksi 9 Desember itu. “Alhamdulillah saya sudah dapat pengetahuan yang relatif lengkap tentang apa, siapa, dan siapa yang dituju dari gerakan 9 Desember,” ujarnya.

Kekhawatiran presiden berbeda dengan Jenderal Polisi Sutanto. Kepala BIN justru menjamin aksi antikorupsi 9 Desember tidak perlu dikhawatirkan, karena tidak akan anarkis dan rusuh. “Hari antikorupsi kok rusuh. Tidak akanlah,” jamin Sutanto. Hal senada ditegaskan Polri. Menurut Kapolri Jenderal Polisi Bambang Hendarso Danuri, pihaknya tidak mempermasalahkan aksi 9 Desember asal dilakukan secara damai.

Pernyataan Kepala BIN ini tentu bukan hendak menyenangkan hati presiden. Sebagai komandan intelijen, Sutanto pasti sudah mendapat informasi terkait agenda aksi unjuk rasa yang akan dihadiri ribuan orang itu. Begitupun dengan Kapolri, yang mestinya juga sudah menyebar anggotanya untuk mendeteksi rencana aksi damai itu.

Sebagai presiden seyogianya Yudhoyono tak perlu khawatir berlebihan. Sebab, ia adalah presiden pilihan rakyat. Rakyat tak akan rela jika pilihannya digoyang, apalagi dijatuhkan begitu saja. Tentu jadi pertanyaan, apa alasan rakyat untuk menggoyang presiden yang telah mereka pilih.

Boleh jadi kecemasan itu berdasarkan laporan intelijen. Kemungkinan laporan yang disampaikan antara lain soal rakyat yang kecewa akan sikap presiden pilihan mereka untuk beberapa kasus hukum. Misalnya, sikap terhadap Bibit S. Rianto dan Chandra M. Hamzah, dua petinggi KPK yang dijadikan tersangka dengan tuduhan memeras pelaku korupsi. Padahal tuduhan itu merupakan rekayasa karena kemudian terbukti tidak benar.

Contoh lain, Anggodo Widjojo yang sempat mencatut nama presiden dan diketahui dalam rekaman pembicaraan dengan sejumlah pihak “terkait kasus rekayasa kriminalisasi KPK” yang ditayangkan televisi secara langsung dari sidang Mahkamah Konstitusi. Awalnya, presiden mengancam akan memproses secara hukum pencatut namanya karena telah merusak namanya sebagai kepala pemerintahan dan kepala keluarga. Namun hingga sekarang pencatut nama presiden tidak pernah diproses secara hukum tanpa penjelasan.

Anggodo adalah adik kandung Direktur PT Masaro Anggoro Widjojo yang menjadi tersangka kasus dugaan suap kepada anggota DPR dalam proyek revitalisasi Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT). Anggodo dinilai rakyat begitu “perkasa” di hadapan hukum. Meski dalam rekaman pembicaraan terang-terangan menyuap polisi dan jaksa, dalam merekayasa kasus Bibit dan Chandra agar masuk tahanan, hingga kini pengusaha asal Surabaya ini belum diproses secara hukum.

Perlakuan terhadap Anggodo sangat bertolak belakang dengan beberapa kasus yang menimpa rakyat kecil. Bandingkan, dengan nasib Nenek Minah yang mencuri 3 biji kakao senilai Rp 2.000 di Banyumas, empat pelaku pencurian biji kapuk yang merupakan satu keluarga di Batang, keduanya di Jawa Tengah. Dus, dengan Basar dan Kholil, pencuri satu biji semangka di Kediri, Jawa Timur. Berhadapan dengan rakyat kecil, aparat penegak hukum begitu mudah dan cepat memproses pelaku, dengan menjebloskan ke penjara dan disidangkan di pengadilan.

Beberapa kasus di atas membuat rakyat sangat kecewa. Mereka yang semula percaya dengan presiden pilihan karena berjanji akan
memberantas korupsi, merasa dibohongi. Sebab, perlakuan hukum terhadap rakyat begitu diskriminatif. Aparat penegak hukum begitu sulit menyeret pelaku suap dan korupsi, meski telah merugikan negara hingga triliunan rupiah. Di sisi lain rakyat kecil yang mencuri –hanya untuk sekadar mengisi perut– begitu cepat diproses.

Menyikapi diskriminasi itu, rakyat hanya memendam kecewa. Dan kekecewaan itu seperti mendapat penawar pada Hari Antikorupsi, 9 Desember. Aksi ini akan diperingati dengan melakukan unjuk rasa secara damai di berbagai tempat.

Jika rakyat –yang tengah memendam kecewa– akan ramai-ramai berdemo pada hari antikorupsi, seyogianya Presiden Yudhoyono tak perlu khawatir. Sebab yang mereka inginkan bukan sekadar mencari perhatian. Mungkin mereka ingin mencuri hati presiden pilihannya untuk segera bersikap tegas, bertindak cepat dan tidak memihak pada siapa pun dalam menangani kasus korupsi dan tindak pidana lain.

Tidak ada lagi tebang pilih terhadap pelaku pelanggaran hukum. Semua orang mendapat perlakuan sama di dalam hukum. Rakyat juga tidak mau repot-repot untuk berdemo, karena mengganggu aktivitas mereka sendiri dan juga orang lain. Tentu saja, asal tidak ada yang diistimewakan di depan hukum.

08/12/2009 16:06
berita.liputan6.com

About oerlee syafroe

aQ suka Maen Komputer, edit Foto, Maen Game,buat rancangan rumah dari AutoCAD, jalan2, makan, Smsan, facebookan Lihat semua pos milik oerlee syafroe

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: